Di tengah berbagai pujian kalangan dalam dan luar negeri karena berhasil menghentikan perang Israel dan Hamas, Presiden Mesir Mohammed Mursi justru mendapat kritikan pedas dari kalangan dunia pendidikan dan politisi di Mesir.
Adapun yang menjadi penyebab kecaman para kaum intelektual ini adalah perintah baru Presiden Mursi yang diumumkan pemerintah Mesir pada Kamis waktu setempat.
Dalam dekrit tersebut disebutkan bahwa parlemen yang ditugaskan membuat konstitusi baru mendapat jaminan perlindungan hukum. Dengan kata lain orang-orang parlemen yang didominasi dari partai pemenang pemilu bebas dari apapun terkait penyusunan konstitusi.
Perlindungan yang sama juga diberikan kepada para politisi yang duduk majelis tinggi, yang didominasi sekutu-sekutu dekat Presiden Mursi. Dekrit tersebut juga memberi wewenang baru kepada presiden, yang membuat dia bisa langsung memecat jaksa agung era Mubarak untuk diganti dengan yang baru.
Lebih menariknya, Dekrit itu menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil Presiden Mursi tidak dapat diganggu-gugat secara hukum hingga pemilu parlemen baru.
"Kebijakan-kebijakan ini akan menabur perpecahan dalam politik Mesir dan akan jauh dari upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi," kata Mustapha Kamal Al-Sayyid, profesor ilmu politik di Universitas Kairo.
Senada dengan Al-Sayyid, politisi senior Mohamed ElBaradei menuliskan dalam akunnya di Twitter bahwa Mursi telah merampas semua kekuatan negara dan menunjuk diri sebagai firaun baru Mesir.
Semoga sebutan firaun yang dimaksudkan oleh Mohamed ElBaradei ini tidak benar adanya. Lebih daripada itu, keadaan yang sekarang sedang panas di Mesir dapat segera mereda sehingga setiap elemen yang di negara tersebut dapat bergotong royong membangun negeri yang mereka cintai tersebut.
